Polres Kuningan Polda Jabar – Memutus mata rantai potensi kejahatan yang menyasar aset berharga milik warga sebelum berkembang menjadi gangguan nyata adalah komitmen mutlak yang terus dipegang teguh oleh jajaran kepolisian. Bergerak cepat dan responsif, Bhabinkamtibmas Polsek Mandirancan melakukan pendekatan persuasif dengan menyisir area peternakan guna memastikan situasi wilayah tetap terkendali.
Langkah preventif ini diambil sebagai respons terhadap pentingnya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat perdesaan dari ancaman kejahatan jalanan maupun pencurian di malam hari. Kegiatan pengawasan melekat yang dibalut jalinan kemitraan ini dilaksanakan secara dialogis dan berjalan sangat lancar pada hari Rabu (10/06/2026).
Fokus pergerakan yang dijalankan oleh Aipda Budy Santoso ini diarahkan langsung pada sektor ketahanan pangan hewani di tingkat tapak. Petugas menyambangi peternak kambing mandiri yang berada di wilayah hukum Desa Kertawinangun, Kecamatan Mandirancan, guna melihat langsung kondisi pengamanan kandang dan memberikan masukan taktis.
Melalui metode obrolan santai, personel kepolisian memberikan wejangan kamtibmas agar pemilik ternak memperkuat sistem penguncian kandang serta memberikan penerangan yang cukup di sekitar lokasi pada malam hari. Langkah ini dinilai efektif untuk meminimalisir niat dan kesempatan para pelaku kejahatan pencurian hewan ternak melancarkan aksinya.
Pada sela-sela kegiatan, Kapolres Kuningan AKBP Muhamad Ali Akbar, S.I.K., M.Si melalui Kapolsek Mandirancan AKP Atang Mulyana, S.E. menegaskan pesan inti agar seluruh lapisan masyarakat memperkuat kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling), meningkatkan kewaspadaan, serta segera melaporkan setiap pergerakan orang mencurigakan ke polsek terdekat.
Merespons wejangan tersebut, para peternak menyampaikan rasa terima kasihnya karena merasa diperhatikan dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Polsek Mandirancan memastikan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi siapa saja yang berniat mengganggu kenyamanan, ketenteraman, dan hak milik masyarakat di wilayah hukum mereka.
