Polres Kuningan Polda Jabar – Memutus mata rantai potensi gangguan kamtibmas serta mengantisipasi dampak buruk perubahan cuaca sebelum berkembang menjadi ancaman nyata adalah komitmen mutlak yang terus dipegang teguh oleh jajaran kepolisian. Bergerak cepat dan responsif, Bhabinkamtibmas Polsek Mandirancan melakukan pendekatan preemtif ke jajaran pemerintahan desa demi memastikan kesiapsiagaan wilayah secara menyeluruh.
Langkah preventif ini diambil sebagai respons terhadap dinamika sosial dan iklim yang memerlukan tindakan taktis di lapangan, terutama dalam menghadapi masa transisi cuaca. Kegiatan pengawasan melekat yang dibalut jalinan kemitraan ini dilaksanakan secara berkala dan berjalan sangat kondusif pada hari Rabu (10/06/2026).
Fokus pergerakan yang dijalankan oleh Aipda Teguh ini diarahkan langsung untuk membangun benteng pertahanan di tingkat tapak bersama perangkat Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan. Petugas berdialog intensif mengenai pentingnya meningkatkan intensitas siskamling dan mengaktifkan kembali pos ronda malam di setiap rukun tetangga guna mengantisipasi kriminalitas.
Selain masalah keamanan fisik, edukasi khusus juga diberikan mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengingat wilayah setempat mulai memasuki musim kemarau. Perangkat desa diimbau untuk mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menyaring setiap informasi agar tidak mudah terprovokasi oleh penyebaran berita hoax di media sosial.
Pada sela-sela kegiatan, Kapolres Kuningan AKBP Muhamad Ali Akbar, S.I.K., M.Si melalui Kapolsek Mandirancan AKP Atang Mulyana, S.E. menegaskan pesan inti agar seluruh lapisan masyarakat memperkuat kembali sistem keamanan lingkungan, menjaga persatuan, serta tidak mudah teradu domba oleh informasi palsu yang belum jelas kebenarannya.
Di akhir dialog, Juru Tulis Desa Cirea Bapak Yoyo mengekspresikan rasa terima kasihnya atas kunjungan serta masukan berharga kepolisian dalam menjaga stabilitas desa. Polsek Mandirancan memastikan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi munculnya gangguan kamtibmas maupun potensi bencana karhutla di wilayah hukum mereka.
